Ini dibuktikan dengan ucapan yang dilontarkan Muhammad Helmi Rosyadi selaku Ketua Aliansi Rakyat Miskin, bahwa terkait pemerintah yang selalu menampilkan kegiatan festival yang bertujuan membawa nama harum kota ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi. Ternyata tidak sebanding dengan taatnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
"Kenapa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sanggup mengadakan 77 Festival yang menelan biaya milyaran rupiah namun masalah pembayaran pajak kendaraan plat merah yang digunakan oleh aparatur pemerintahan sendiri tidak diperhatikan, sudah jelas pasti ada anggaran untuk hal tersebut," ujar Helmi yang juga Ketua Gerakan Buruh & Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK).
Lanjut Helmi, menurut pengamatannya bahwa adanya perlakuan tidak adil terhadap warga miskin, sudah pasti pajak kendaraan yang tidak dibayar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi berupa denda sampai dengan ada penahanan kendaraan apabila terlihat masa berlaku plat nomor kendaraan telah habis.
Yunus juga menambahkan " rekan-rekan bisa dilihat sendiri uang di gunakan apa sampai anggaran apbd devisit,atu apakah digunakan foya-foya buat Banyuwangi festival sampai tidak bisa membayar kendaraan inventaris dinas disini,ini kesalahan siapa? Dan harusnya Bupati Anas tau dan disiplin untuk memikirkan anak buah nya dalam membayar pajak kendaraan inventaris pemerintah kabupaten Banyuwangi". pungkasnya nya. (R/jalosi/lpt/Daff)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar