Diskominfo Kota Metro Akan Evaluasi Kerjasama Media - Jalosi.net | Jalur Otoritas Informasi

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 30 Mei 2019

Diskominfo Kota Metro Akan Evaluasi Kerjasama Media

Metro, jalosi.net - Maraknya media online tanpa pewarta (wartawan) daerah di Kota Metro dirasa merugikan media Online lain yang benar-benar aktif melakukan peliputan dan memberikan informasi sesuai fakta.

Terlebih, media Online tanpa pewarta tersebut kerap mencuri berita dengan cara Copy Paste berita. 

Hal itu juga berdampak pada kerjasama publikasi antara media dan pemerintah. Dimana media Online tanpa wartawan tersebut mengambil keuntungan pribadi dari hasil kerjasama publikasi dengan meng-Copy Paste berita dari online lainnya atau dari Website yang ada untuk pencairan dana kerjasama dengan pemerintah. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Metro, Farida mengungkapkan, dana kerjasama publikasi dengan media yang dinilai minim sangat berdampak pada pembayaran publikasi untuk media Online. Pasalnya, keberadaan media Online semakin bertambah. 

"Tahun kemarin, kerjasama publikasi antar Kominfo dan media Online sekitar Rp 1.500.000 perbulan. Tapi tahun ini turun menjadi Rp 1.200.000 perbulan. Itu karena banyaknya media Online jadi harus dibagi rata untuk semua media Online yang kerjasama dengan Kominfo," kata Farida, Rabu (29/5/2019).

Dia menjelaskan, dari pembayaran Rp 1.200. 000 tersebut, juga dikenakan PPN 10% dan PPh 2%, dari Rp. 1.200 .000,- menjadi sekitar Rp.1.069.091 perbulan. 

"Dana itu masih dikenakan pajak. Dan pembayarannya juga setiap tiga bulan sekali," ungkapnya. 

Oleh karenanya, kedepan pihaknya akan melakukan verifikasi daya media Online untuk meminimalisir media online yang dimanfaatkan oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. 

Sementara, Kepala Bidang Informasi Dinas Kominfo, Yuda Yunianto, mengatakan. Dalam melakukan verifikasi data media Online yang benar-benar aktif dilapangan melakukan pelipatan pihaknya mengaku sudah mendapatkan rujukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung. 

"Kami akan melakukan verifikasi media sesuai yang dianjurkan dengan BPK. Dimana nantinya akan dibuatkan perwali untuk meminimalisir media yang tidak aktif," ujarnya. 

Menurutnya, kondisi memprihatinkan tersebut sangat dirasakan media Online yang wartawan aktif melakukan pelipatan kegiatan Pemkot Metro. 

"Kalau satu orang pegang dua media kan tidak elok juga. Apalagi beritanya sama semua, itu kan seperti Copy Paste. Kasian Kawan-kawan media yang benar-benar melakukan peliputan dan yang membuat beritanya," tambahnya. (R/jalosi/cr/nda).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad