Jakarta, jalosi.net - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Kalimantan merupakan wujud pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Rencana ini sudah selayaknya mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selain itu, pemindahan IKN ke Kalimantan juga dirancang untuk visi jangka panjang dan menyongsong Indonesia Maju 2050.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan yang baru akan berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Wilayah tersebut berada di tengah-tengah Indonesia sehingga diyakini bakal memudahkan dan meningkatkan upaya Pemerintah untuk membentuk sistem birokrasi dan memantau progress tiap program kegiatan yang sudah ditetapkan di seluruh wilayah di Indonesia dari barat ke timur, utara ke selatan.
Saat memimpin di periode pertamanya, Presiden Jokowi memfokuskan pemerataan pembangunan atau pembangunan yang Indonesia sentris. Hal tersebut tampak masih berlanjut di periode kedua, namun bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan ekonomi dan manusia menjadi perhatian Pemerintah saat ini.
Berdirinya IKN di Kalimantan nanti, diharapkan memberikan dampak ekonomi positif luar biasa bagi Indonesia melalui jalur investasi dan perdagangan serta akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut dan Provinsi-Provinsi disekitarnya.
Seperti halnya Australia, dimana Canberra yang notabene sebagai ibukota negara, dan bukannya kota dagang atau industri. Dari awal, Canberra di desain sebagai pusat administrasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan supaya warga yang membutuhkan layanan administrasi akan mengalami kemudahan. Tidak perlu bersusah payah karena kemacetan.
Sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jakarta tentu saja masih menjadi magnet yang kuat untuk menarik berbagai aktifitas maupun manusia dari berbagai daerah lain untuk masuk ke Jakarta dengan berbagai maksud dan tujuan. Namun, Jakarta yang saat ini sudah menjadi Kota Megapolitan, dianggap sudah terlalu sesak dan terbebani.
Oleh karena itu, proses pemindahan IKN sangat membutuhkan visi yang besar, serta konsistensi kebijakan, dan kepemimpinan yang kuat serta berani.
Setiap masyarakat harus mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara baru, hal ini disebabkan akan membawa banyak manfaat dan dampak positif yang akan dirasakan masyarakat Indonesia nantinya untuk kearah yang lebih baik.
Jika masyarakat sudah setuju, ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan, yakni peran pihak swasta. Pemerintah Pusat wajib melibatkan semua komponen bangsa dalam membahas rencana pemindahan IKN, termasuk pelaku usaha. Sebab pihak swasta merupakan pihak yang direncanakan bakal menyumbang kontribusi pendanaan proyek pemindahan IKN.
Oleh banyak pengamat, peran sektor swasta dinilai masih sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Pasalnya Pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam membiayai berbagai proyek strategis, sementara hasil yang diharapkan dari proyek tersebut dibutuhkan segera mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat.
Selain pihak swasta, Pemerintah Indonesia juga diyakini akan memberdayakan putera-puteri terbaik Indonesia yang mahir dalam dunia teknologi seperti di teknologi informasi, artificial intelligence (kecerdasan buatan), cloud chain, serta big data untuk berkontribusi dalam memberikan pengetahuan di bidang teknologi guna memajukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan digital.
Para putera-puteri terbaik Indonesia yang mahir dalam bidang teknologi itu nantinya akan berkontribusi melalui teknologi, keahlian dan pengalaman yang mereka miliki dapat membantu mengembangkan lebih banyak talenta yang memiliki pengetahuan cloud guna membangun IKN yang berkonsep The Best On Earth.
Senin 09 Maret 2020
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas. (R/jalosi/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar