Bawaslu Pesawaran tegaskan dugaan Politik Uang Paslon 2 tidak cukup bukti - Jalosi.net | Jalur Otoritas Informasi

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 21 Oktober 2020

Bawaslu Pesawaran tegaskan dugaan Politik Uang Paslon 2 tidak cukup bukti



Pesawaran, Jalosi.net - Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Rian Arnando, meluruskan perihal dugaan money politics yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor urut 2 Dendi-Marzuki, seperti yang dilaporkan oleh Mualim Taher.


Dikatakan Rian, sampai saat ini pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh Mualim Taher, adalah informasi awal. Sebab Bawaslu belum bisa menganggap apa yang disampaikan Mualim sebagai laporan, mengingat masih kurangnya bukti-bukti yang disertakan oleh salah satu Tokoh Kabupaten Pesawaran itu.


"Ini kaitan informasi awal seperti apa yang disampaikan oleh pak Mualim Taher, bahwa kaitan awal dengan dugaan politik uang, jadi di sini saya meluruskan agar tidak terjadi simpang siur. Pertama adalah informasi bukan laporan yang berdasarkan atas pemberitaan yang beredar, kedua ada yang bicara bahwa ini merupakan politik uang. Ini harus diluruskan lagi, bahwasanya saat ini masih sebatas dugaan yang nanti akan dilakukan pengkajian, jadi ini masih kita pelajari seperti apa kasusnya," kata dia.


Sekali lagi Rian menegaskan, bahwa sampai saat ini Bawaslu belum menyatakan permasalahan tersebut sebagai unsur yang memenuhi pelanggaran politik uang.


"Jadi ini baru terindikasi dugaan saja, karena belum cukup bukti dan ini akan terus kita kaji. Tidak bisa langsung memvonis begitu," tegasnya.


Dirinya juga memaparkan, Bawaslu dalam permasalahan tersebut mengacu kepada Undang-undang 10 Tahun 2016 dan juga aturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020.


"Di Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, disitu tertulis bagaimana menyikapi semua informasi. Prosesnya ada disitu semua," ujarnya. 


Selain itu, Rian juga tidak begitu mempermasalahkan absennya Paslon nomor urut dua ketika diundang perihal dugaan tersebut beberapa hari kemarin.


"Kalau kemarin itu kan kaitannya dengan jadwal kampanye yang bersamaan, ya tak jadi soal sih apa bila yang bersangkutan tidak bisa hadir, kan bisa ngutus kuasa hukumnya nanti kita jadwalkan lagi sampai yang bersangkutan dapat hadir menuhi undangan kita kan, kita juga kan fleksibel bisa menyesuaikan," ungkap Riyan.


"Tapi, memang harapannya ketika kita undang untuk hadir yang bersangkutan  dapat hadir karna ini kan undangan lembaga dan juga kapasitas yang di undang adalah kapasitas dia sebagai calon. Tapi kita komunikasi baik, artinya utusan sudah dateng dan bawa surat juga bahkan meminta di jadwal ulang," tutupnya.(Endi/wan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad